Yaman Jadi Presiden Tunggal atau Tetap PLC?

Keuntungan model kepemimpinan satu presiden dengan satu wakil presiden di Yaman kembali menjadi bahan diskusi serius di tengah kelelahan publik terhadap sistem kolektif yang lamban. Banyak pihak menilai bahwa negara pascakonflik tetap membutuhkan figur sentral yang jelas untuk menjaga arah politik nasional.

Dengan satu presiden, garis komando negara menjadi lebih tegas. Keputusan strategis terkait perang, perdamaian, ekonomi, dan hubungan luar negeri tidak lagi terjebak dalam kompromi berlarut di antara banyak figur dengan kepentingan berbeda.

Kehadiran wakil presiden memberi keseimbangan internal dalam kekuasaan eksekutif. Wakil presiden dapat menjadi penyangga politik, mediator elite, sekaligus penerus konstitusional jika terjadi kekosongan kekuasaan.

Model ini juga lebih mudah dipahami publik. Rakyat tahu siapa yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan negara, sehingga akuntabilitas politik menjadi lebih jelas.

Namun sejarah Yaman menunjukkan sisi gelap sistem ini. Presiden Ali Abdullah Saleh tumbang setelah gelombang demonstrasi besar, sementara Abd Rabbuh Mansur Hadi akhirnya kehilangan legitimasi dan kekuasaan akibat tekanan politik dan militer.

Pengalaman tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa presiden tunggal kembali rentan terhadap kudeta, pemberontakan, atau tekanan jalanan jika dianggap gagal memenuhi harapan publik.

Di sinilah peran PLC atau Dewan Kepemimpinan Presiden menjadi relevan sebagai penyangga sistem presidensial. PLC dapat berfungsi sebagai sabuk pengaman politik yang mencegah jatuhnya negara akibat satu krisis kepemimpinan.

Jika anggota PLC berasal dari para presiden negara bagian dalam sistem federal, maka stabilitas menjadi jauh lebih kuat. Setiap anggota membawa legitimasi wilayah, bukan sekadar jabatan elite pusat.

Dalam kondisi ini, menggulingkan presiden nasional tidak lagi mudah. Tekanan politik harus berhadapan dengan kepentingan enam negara bagian yang masing-masing memiliki kepemimpinan sah dan basis dukungan sendiri.

PLC juga berfungsi sebagai forum koreksi internal. Jika presiden nasional dianggap melenceng, tekanan dapat disalurkan melalui mekanisme politik, bukan jalanan atau senjata.

Keuntungan lain dari struktur ini terlihat dalam pengelolaan ketidakpuasan publik. Ketika warga di Aden, misalnya, kecewa terhadap layanan listrik, air, atau keamanan, sasaran protes tidak harus langsung ke pusat.

Warga dapat menekan gubernur atau presiden negara bagian Aden sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung. Ini membuat kemarahan publik lebih terlokalisasi dan terkendali.

Jika ketidakpuasan terus membesar, ketua PLC memiliki ruang untuk bertindak cepat. Pergantian presiden regional atau pejabat negara bagian dapat dilakukan untuk meredakan situasi tanpa mengguncang negara secara keseluruhan.

Mekanisme ini jauh lebih aman dibanding demonstrasi besar yang menuntut jatuhnya presiden nasional, yang dalam sejarah Yaman sering berujung pada kekacauan.

Bagi presiden nasional, keberadaan PLC berbasis negara bagian juga menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan absolut. Ia harus terus menjaga keseimbangan kepentingan regional.

Wakil presiden dalam sistem ini berperan penting sebagai jembatan antara presiden nasional dan PLC. Posisi ini dapat digunakan untuk meredam ketegangan sebelum berkembang menjadi krisis terbuka.

Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, beban politik presiden nasional menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi harus memikul seluruh kemarahan publik atas masalah lokal.

Model ini juga menutup ruang bagi aktor bersenjata untuk memanfaatkan ketidakpuasan sosial sebagai alasan kudeta. Ketika ada jalur politik yang berfungsi, legitimasi senjata melemah.

Secara keseluruhan, satu presiden dan satu wakil presiden tetap menawarkan kejelasan kepemimpinan yang dibutuhkan Yaman. Namun tanpa struktur penyangga, sistem ini rapuh.

PLC yang diisi para presiden negara bagian menjadikan sistem presidensial lebih tahan guncangan. Negara tidak runtuh hanya karena satu kota marah atau satu wilayah bergolak.

Dengan kombinasi ini, Yaman berpeluang keluar dari siklus jatuh-bangun kekuasaan. Stabilitas tidak lagi bergantung pada satu orang, tetapi pada keseimbangan antara pusat dan daerah.

Baca selanjutnya

loading...

Hadramaut dan Masa Depan Politik Yaman

Hadramaut, wilayah terbesar di Yaman, diproyeksikan mengalami transformasi signifikan di masa depan, terutama dalam hal keamanan dan stabilitas. Mayor Jenderal Mubarak Hamad Al-Obthani, sebagai Panglima Komando Pasukan Perlindungan Hadramaut, menjadi tokoh sentral yang memimpin upaya tersebut.

Al-Obthani memimpin pasukan yang berada di bawah naungan Aliansi Suku Hadramaut. Pasukan ini bertugas menjaga keamanan di dataran tinggi dan melindungi fasilitas sumber daya nasional, termasuk ladang minyak strategis PetroMasila, yang menjadi tulang punggung ekonomi regional.

Pada akhir 2025, beliau memimpin operasi militer strategis untuk merebut kembali kamp-kamp yang sebelumnya dikuasai kelompok lawan, seperti Kamp Nahab. Keberhasilan operasi ini membuka jalan bagi stabilitas yang lebih besar di wilayah Hadramaut, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan lokal.

Selain peran militer, Al-Obthani juga aktif dalam diplomasi. Kunjungan resmi ke Arab Saudi menunjukkan bahwa keamanan Hadramaut menjadi perhatian tidak hanya nasional, tetapi juga regional. Kerjasama internasional ini diperkirakan akan memperkuat posisi Hadramaut di kancah geopolitik Teluk.

Sebagai tokoh senior, Al-Obthani mendampingi Sheikh Amr bin Habrish, pemimpin Aliansi Suku Hadramaut, dalam merumuskan strategi keamanan dan otonomi wilayah. Pendekatan ini memadukan kekuatan militer dengan kepemimpinan suku, menciptakan model stabilitas yang unik dan berkelanjutan.

Dalam skenario masa depan, Hadramaut diperkirakan akan mengalami konsolidasi militer yang lebih terstruktur. Pasukan Perlindungan Hadramaut akan diperkuat dengan unit-unit khusus yang mampu merespons ancaman secara cepat di berbagai wilayah strategis.

Selain keamanan, fokus akan bergeser pada pengelolaan sumber daya alam. Ladang minyak dan gas, termasuk PetroMasila, akan menjadi pusat investasi, dengan pengawasan langsung pasukan lokal yang dipimpin Al-Obthani untuk mencegah sabotase dan gangguan dari kelompok bersenjata.

Hadramaut juga diproyeksikan menjadi wilayah yang lebih otonom dibandingkan provinsi lain di Yaman. Kekuatan Aliansi Suku Hadramaut dan pasukan lokal memungkinkan wilayah ini mengatur kebijakan internal tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

Stabilitas yang tercipta di bawah kepemimpinan militer dan suku akan menarik investor domestik dan internasional. Ladang minyak, pelabuhan, dan sektor energi baru diprediksi menjadi motor pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut.

Di bidang infrastruktur, Hadramaut akan fokus pada pengembangan transportasi dan logistik untuk mendukung distribusi energi dan perdagangan. Jalan raya, pelabuhan, dan fasilitas logistik baru akan dibangun untuk menghubungkan wilayah pedalaman dan pesisir.

Pendidikan dan pelatihan militer juga menjadi fokus. Generasi baru akan dilatih untuk menjadi anggota pasukan perlindungan, sekaligus menguasai teknologi modern untuk operasi keamanan dan pengawasan sumber daya alam.

Hadramaut akan memanfaatkan teknologi pengawasan, termasuk drone dan sistem komunikasi canggih, untuk menjaga keamanan wilayah luasnya. Hal ini memperkuat kemampuan pasukan dalam memantau pergerakan kelompok bersenjata atau ancaman eksternal.

Selain itu, Al-Obthani diprediksi akan mendorong integrasi antara pasukan militer dan masyarakat lokal. Program kemitraan sipil-militer akan diterapkan untuk memastikan dukungan penuh masyarakat terhadap operasi keamanan dan pembangunan ekonomi.

Dalam bidang energi, Hadramaut akan menjadi hub minyak dan gas regional. Ladang strategis seperti PetroMasila akan dikelola secara profesional, dengan pengawasan keamanan ketat untuk mencegah gangguan yang bisa menurunkan produksi.

Diplomasi menjadi kunci keberhasilan. Hubungan dengan Arab Saudi dan negara Teluk lainnya akan diperkuat, termasuk kerja sama intelijen dan pertahanan, untuk menjaga stabilitas dan keamanan perbatasan.

Kehadiran pasukan yang loyal dan profesional diperkirakan akan mengurangi pengaruh kelompok bersenjata atau milisi lain yang mencoba mengambil keuntungan dari kekosongan kekuasaan.

Hadramaut juga bisa menjadi model bagi provinsi lain di Yaman. Keberhasilan kombinasi antara kepemimpinan militer dan tradisi suku dapat dijadikan blueprint bagi stabilitas wilayah lain.

Ekonomi Hadramaut diprediksi akan tumbuh seiring meningkatnya keamanan dan investasi. Selain migas, sektor lain seperti perikanan, pelabuhan, dan perdagangan regional akan berkembang.

Dalam skenario masa depan, Hadramaut bisa menjadi wilayah yang relatif damai dan mandiri, dengan pasukan lokal yang profesional, sumber daya alam yang produktif, dan dukungan internasional yang kuat.

Kesimpulannya, dengan kepemimpinan Mayor Jenderal Mubarak Hamad Al-Obthani dan Aliansi Suku Hadramaut, wilayah ini memiliki peluang besar untuk menjadi provinsi yang stabil, aman, dan makmur di tengah dinamika politik Yaman yang kompleks.

Baca selanjutnya

loading...

Keretakan Militer Yaman dan Upaya Rekonsiliasi

Yaman kembali berada pada titik krusial dalam stabilitas militernya. Pernyataan terbaru dari Menteri Pertahanan Mohsen al-Daari menunjukkan adanya ketegangan internal di jajaran militer terkait kebijakan yang diambil oleh Ketua Dewan Kepemimpinan Presidensial (PLC), Rashad Al-Alimi.

Al-Daari menilai beberapa keputusan PLC dan dukungan yang diberikan oleh Arab Saudi sebagai “ill-considered” atau kurang diperhitungkan. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan tentang adanya perbedaan pandangan strategis di antara pimpinan militer dan politik Yaman.

Keretakan yang disebut al-Daari tampak berkaitan dengan integrasi pasukan yang beroperasi di luar kerangka Kementerian Pertahanan. Beberapa unit militer dan formasi independen belum sepenuhnya tunduk pada komando pusat.

Sementara itu, Kepala Staf Umum Sagheer Hamoud Aziz menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh unit militer terhadap keputusan Ketua PLC. Ia menyerukan integrasi penuh semua pasukan ke dalam kerangka Kementerian Pertahanan dan Staf Umum.

Aziz juga menekankan perlunya STC dan pasukan afiliasinya menarik diri dari Hadramaut dan Al-Mahra. Hal ini menegaskan upaya pemerintah pusat untuk mengembalikan kendali penuh atas wilayah timur Yaman.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas situasi militer Yaman, di mana beberapa faksi bersenjata memiliki loyalitas berbeda, termasuk kesetiaan terhadap PLC, STC, atau kepentingan lokal masing-masing.

Menteri Pertahanan menyoroti perlunya upaya jembatan atau rekonsiliasi internal untuk memperkuat keamanan dan stabilitas. Tanpa koordinasi, militer Yaman berisiko mengalami fragmentasi yang lebih dalam.

Kepala Staf Umum menegaskan bahwa integrasi pasukan adalah kunci untuk menciptakan komando tunggal yang efektif, sehingga operasi militer di medan tempur dapat berjalan lebih terkoordinasi dan efisien.

Sejumlah pengamat menilai, pernyataan al-Daari bukan berarti perpecahan total. Ini lebih kepada peringatan bahwa beberapa keputusan perlu disesuaikan agar seluruh komponen militer merasa diikutsertakan dan tidak terpinggirkan.

Keputusan Ketua PLC dan dukungan Arab Saudi memang strategis, terutama dalam konteks penguatan pertahanan dan tekanan terhadap Houthi. Namun, pelaksanaan di lapangan memerlukan konsensus internal agar tidak menimbulkan gesekan.

STC sendiri selama ini menguasai wilayah strategis di selatan dan timur Yaman, termasuk Al-Mahra dan Hadramaut. Kehadiran mereka menimbulkan dualisme komando yang menjadi sumber ketegangan dengan MoD dan Staf Umum.

Panggilan untuk penarikan pasukan STC menandai langkah serius pemerintah pusat untuk mengkonsolidasikan kekuatan militer. Ini juga menjadi indikasi bahwa integrasi pasukan merupakan prioritas utama PLC dan Staf Umum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Yaman masih berada dalam fase transisi di bidang militer, di mana loyalitas dan struktur komando masih perlu diselaraskan. Tanpa itu, operasi militer dapat terganggu dan keamanan sipil menjadi rentan.

Beberapa pengamat internasional menyoroti pentingnya Arab Saudi sebagai mediator dan penyokong kebijakan militer. Dukungan Riyadh bisa mempercepat integrasi pasukan dan mengurangi risiko konflik internal.

Di sisi lain, al-Daari menekankan bahwa keputusan yang terburu-buru tanpa pertimbangan matang berpotensi menimbulkan ketegangan baru. Evaluasi dan koordinasi internal sangat penting sebelum implementasi kebijakan di lapangan.

Kepala Staf Umum juga menekankan bahwa seluruh unit harus memprioritaskan keamanan nasional dan memusatkan perhatian pada ancaman Houthi, bukan konflik internal antar-faksi.

Upaya integrasi ini, jika berhasil, akan menciptakan militer Yaman yang lebih bersatu dan profesional, mampu mengendalikan wilayah secara efektif dan mendukung stabilitas nasional.

Namun, jalan menuju integrasi penuh tidak mudah. Banyak pasukan lokal masih mempertahankan otonomi, dan loyalitas politik kadang lebih dominan daripada kepatuhan struktural.

Kondisi ini menegaskan bahwa PLC perlu memainkan peran sebagai mediator, menyeimbangkan kepentingan politik, lokal, dan nasional agar keretakan tidak menjadi konflik terbuka.

Secara keseluruhan, pernyataan al-Daari dan Aziz menunjukkan adanya gesekan dalam militer Yaman, tetapi upaya rekonsiliasi dan integrasi terus berjalan. Keberhasilan proses ini akan menjadi kunci stabilitas dan keamanan negara dalam beberapa tahun mendatang.

Baca selanjutnya

loading...

Politik Yaman dan Bisnis Kekuasaan

Drama politik Yaman tidak berdiri di ruang hampa, melainkan tumbuh dari ekonomi perang yang mengakar di hampir semua faksi. Dari pelabuhan hingga ladang minyak, dari bantuan kemanusiaan hingga anggaran keamanan, konflik menciptakan ekosistem kekuasaan yang membuat perdamaian justru menjadi ancaman bagi mereka yang selama ini diuntungkan oleh ketidakstabilan.

Drama politik di Yaman sangat kuat dipengaruhi kepentingan ekonomi faksi-faksi, tetapi bukan hanya ekonomi. Ia bertumpuk dengan kepentingan keamanan, ideologi, identitas wilayah, dan persaingan regional. Pernyataan resmi UEA yang mendukung Saudi perlu dibaca dalam kerangka ini.

Penjelasannya sebagai berikut.

Pertama, ekonomi perang adalah realitas di Yaman. Hampir semua faksi—Houthi, elite pemerintah internasional (PLC), faksi Islah, hingga STC di selatan—memiliki sumber pendapatan sendiri yang bergantung pada konflik. Pajak pelabuhan, bea cukai, minyak, gas, bantuan kemanusiaan, bahkan gaji pegawai fiktif menjadi ladang ekonomi politik. Perang menciptakan sistem rente.

Kedua, Houthi bukan sekadar aktor ideologis, tetapi juga aktor ekonomi. Mereka menguasai pelabuhan Hodeidah, jalur perdagangan utara, pajak internal, dan ekonomi bayangan berbasis perang. Semakin lama konflik bertahan, semakin mapan struktur ekonomi mereka. Perdamaian penuh justru mengancam dominasi ekonomi ini.

Ketiga, pemerintah Yaman versi internasional (kini PLC) juga tidak steril dari kepentingan ekonomi. Banyak elite hidup dari status quo: dana Saudi, legitimasi diplomatik, dan pengelolaan sumber daya terbatas di Marib dan Hadramaut. Negara lemah tetapi elit kuat—sebuah pola klasik negara konflik.

Keempat, STC dan elite Yaman Selatan memiliki kepentingan ekonomi yang sangat jelas. Kontrol atas Aden, pelabuhan, bandara, dan potensi energi di Shabwa–Hadramaut membuat agenda separatisme tidak bisa dilepaskan dari ekonomi. Negara selatan berarti kontrol langsung atas sumber daya tanpa Mogadishu—atau dalam konteks ini—Sana’a.

Kelima, di sinilah peran UEA berbeda dari Saudi. UEA tidak bermain pada ide “Yaman bersatu”, melainkan pada stabilitas koridor ekonomi dan maritim: Aden, Mukalla, Bab al-Mandab, Socotra. Dukungan UEA pada STC bukan romantisme ideologis, tetapi logika pelabuhan, logistik, dan jalur dagang.

Keenam, sementara itu Saudi fokus pada keamanan perbatasan dan ancaman Houthi-Iran. Saudi ingin Yaman cukup stabil agar tidak menjadi sumber rudal dan drone, tetapi tidak harus kuat atau bersatu sepenuhnya. Karena itu, Saudi cenderung mempertahankan PLC sebagai payung formal.

Ketujuh, pernyataan UEA yang “mendukung upaya Saudi” bersifat diplomasi formal, bukan penyatuan strategi sepenuhnya. Di lapangan, kepentingan UEA dan Saudi sering berjalan paralel tapi tidak selalu searah. Saudi menjaga kerangka negara, UEA mengamankan simpul ekonomi.

Kedelapan, konflik Yaman bukan “UEA mendukung Saudi” dalam arti subordinasi. Lebih tepat disebut pembagian peran. Saudi memikul beban politik dan keamanan utama, UEA mengamankan titik-titik bernilai ekonomi tinggi.

Kesembilan, apakah drama politik Yaman “dibuat” demi ekonomi? Tidak sepenuhnya dibuat, tetapi dipelihara. Banyak faksi sadar bahwa perang memberi mereka kekuasaan, uang, dan otonomi yang tidak mungkin mereka dapatkan dalam negara damai dan terpusat.

Kesepuluh, inilah mengapa setiap proses damai di Yaman selalu rapuh. Perdamaian berarti transparansi, institusi, dan pembagian ulang kekuasaan—sesuatu yang justru merugikan para “pemenang perang”.

Kesimpulannya, ekonomi adalah bahan bakar konflik Yaman, sementara ideologi, keamanan, dan geopolitik adalah pembenarnya. Pernyataan UEA yang terdengar idealistis tentang “stabilitas dan kesejahteraan rakyat Yaman” adalah bahasa diplomasi, tetapi di baliknya terdapat kalkulasi keras tentang pelabuhan, jalur laut, dan pengaruh regional.

Baca selanjutnya

loading...

Mengapa Suriah dan Yaman Tak Bisa Meniru Jepang, Jika..

Pemulihan cepat Jepang pasca-Perang Dunia II sering dijadikan rujukan dalam diskusi rekonstruksi negara pascaperang. Jepang bangkit dari kehancuran total menjadi kekuatan ekonomi dunia hanya dalam beberapa dekade. Namun di tengah konflik berkepanjangan di Timur Tengah, muncul pertanyaan mendasar: mengapa model Jepang tidak bisa diterapkan begitu saja di Suriah atau Yaman, jika kedua negara ini tak benar-benar berbenah.

Secara kasat mata, titik awal Jepang pada 1945 tampak lebih buruk. Kota-kota luluh lantak akibat pengeboman, industri hancur, dan jutaan penduduk hidup dalam kemiskinan. Namun kondisi inilah yang justru menciptakan apa yang disebut para sejarawan sebagai titik nol politik dan sosial.

Di Jepang, kekalahan total mengakhiri rezim lama tanpa ambigu. Negara itu berada di bawah pendudukan penuh Amerika Serikat, sehingga tidak ada dualisme kekuasaan. Kaisar dipertahankan sebagai simbol, tetapi seluruh struktur politik dan militer lama dibongkar.

Suriah dan Yaman tidak mengalami kekalahan total seperti itu. Konflik berakhir tanpa penutup yang jelas. Tidak ada satu pihak yang benar-benar menang dan mampu mendefinisikan ulang negara secara menyeluruh. Akibatnya, struktur lama tetap bertahan meski kehilangan legitimasi.

Di Jepang, reformasi bukan pilihan, melainkan kewajiban. Pendudukan AS memaksakan konstitusi baru, reformasi agraria, pembubaran konglomerat lama, dan pembatasan peran militer. Negara dipaksa berubah dari atas ke bawah.

Sebaliknya, di Suriah dan Yaman, reformasi justru menjadi ancaman bagi elite yang masih bertahan. Kekuasaan lama berupaya mempertahankan jaringan ekonomi dan politiknya, sehingga setiap upaya rekonstruksi cenderung diarahkan untuk melanggengkan status quo.

Bantuan Amerika Serikat ke Jepang juga datang dalam konteks kontrol penuh. Dana bantuan disalurkan bersamaan dengan pengawasan ketat dan tujuan jelas, yakni membangun negara yang stabil dan dapat berfungsi dalam tatanan global pascaperang.

Di Suriah dan Yaman, bantuan internasional datang terfragmentasi. Dana kemanusiaan mengalir tanpa kerangka rekonstruksi nasional yang disepakati. Bantuan menjadi alat bertahan hidup, bukan alat transformasi.

Faktor keamanan juga menjadi pembeda utama. Jepang pascaperang tidak lagi menjadi medan konflik bersenjata. Setelah 1945, tidak ada perang internal atau perebutan wilayah. Stabilitas keamanan memberi ruang bagi ekonomi untuk bergerak.

Suriah dan Yaman justru terjebak dalam konflik berkepanjangan dengan garis depan yang berubah-ubah. Ketidakpastian ini membuat investasi jangka panjang hampir mustahil, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pemulihan Jepang juga didorong oleh integrasi ke pasar global. Perang Korea menjadikan Jepang basis logistik utama, memberi suntikan permintaan industri yang sangat besar. Pabrik hidup kembali bukan karena bantuan semata, tetapi karena pasar nyata.

Suriah dan Yaman tidak memiliki momentum serupa. Sanksi, fragmentasi wilayah, dan isolasi politik justru menjauhkan mereka dari pasar regional dan global. Rekonstruksi kehilangan mesin ekonomi yang bisa menariknya maju.

Di tingkat sosial, masyarakat Jepang menerima perubahan radikal karena kekalahan total menciptakan konsensus diam-diam bahwa masa lalu telah berakhir. Tidak ada ruang nostalgia politik yang kuat.

Di Suriah dan Yaman, konflik justru memperkuat identitas lama, baik sektarian, kesukuan, maupun ideologis. Masyarakat terbelah tentang masa depan, sehingga sulit membangun visi nasional bersama.

Peran negara juga berbeda. Jepang pascaperang dibangun sebagai negara fungsional dengan birokrasi yang relatif bersih dan terpusat. Negara menjadi alat pembangunan.

Di Suriah dan Yaman, negara sering dipersepsikan sebagai alat represi atau rente. Kepercayaan publik terhadap institusi sangat rendah, membuat negara sulit berfungsi sebagai motor rekonstruksi.

Pelajaran dari Jepang sering disederhanakan seolah uang dan disiplin adalah kunci. Padahal faktor penentunya adalah pemutusan total dengan sistem lama dan kepastian arah politik.

Tanpa titik nol semacam itu, Suriah dan Yaman terjebak dalam logika stagnasi. Negara tidak runtuh sepenuhnya, tetapi juga tidak mampu bangkit. Perang berhenti, tetapi pemulihan tidak pernah benar-benar dimulai.

Dalam kondisi seperti ini, meniru Jepang justru berisiko menjadi ilusi. Tanpa perubahan struktural dan konsensus nasional, rekonstruksi hanya akan memperkuat elite lama.

Kasus Jepang menunjukkan bahwa pemulihan cepat bukan hasil bantuan besar semata, melainkan kombinasi kekalahan total, reformasi menyeluruh, dan integrasi ekonomi global.

Selama Suriah dan Yaman belum keluar dari zona abu-abu politik dan keamanan, perbandingan dengan Jepang lebih tepat dibaca sebagai peringatan, bukan cetak biru. Tanpa titik nol yang nyata, rekonstruksi akan terus berjalan setengah hati.

Baca selanjutnya

loading...

Ketika Masjid di Punjab India Bersinar Kembali

Punjab kini menjadi sorotan nasional karena menampilkan harmoni antaragama yang jarang terlihat di negara lain. Sementara di banyak wilayah India terjadi konflik komunal, di Punjab, komunitas Sikh dan Hindu secara aktif membantu membangun dan merestorasi masjid yang terlantar. Tindakan ini menunjukkan bahwa kerja sama lintas agama dapat berjalan di tengah sejarah panjang ketegangan pasca-Partition.

Sejak era Partition pada 1947, banyak masjid di Punjab ditinggalkan karena migrasi besar-besaran komunitas Muslim ke Pakistan. Selama bertahun-tahun, bangunan-bangunan ini menjadi rusak dan terbengkalai. Namun sejak awal 1980-an, ketika kekerasan militansi mereda, ratusan masjid telah berhasil dipugar dengan dukungan warga non-Muslim di Punjab.

Di desa Khanan Khurd, distrik Muktsar, sebuah masjid baru dibangun berkat kontribusi warga Sikh dan Hindu untuk komunitas Muslim lokal. Setiap keluarga di desa ikut ambil bagian dalam pengumpulan dana. Pada upacara peresmian, semua warga hadir menyaksikan shalat yang digelar di masjid baru tersebut, menunjukkan persatuan masyarakat setempat.

Masjid tersebut dibangun di atas lahan yang dialokasikan oleh Punjab Waqf Board. Namun, lima keluarga Muslim di desa itu tidak mampu membiayai konstruksi sendiri. Dukungan warga non-Muslim menjadi kunci agar masjid dapat berdiri kembali. Mahendra Singh, warga desa, menyatakan bahwa pengalaman shalat pertama di masjid itu menjadi momen kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.

Shahi Imam Mohammad Usman Rahmani dari Punjab pun mengunjungi desa tersebut untuk menyampaikan apresiasi kepada warga non-Muslim yang membantu tetangga Muslim mereka. Hal ini menunjukkan rasa hormat dan toleransi yang kuat antara komunitas berbeda di Punjab.

Di desa Bakhtgarh, distrik Barnala, keluarga Sikh mendonasikan sebidang tanah agar 15 rumah Muslim dapat membangun masjid. Bantuan ini menjadi simbol nyata kerjasama lintas agama yang mampu memperkuat hubungan sosial di desa tersebut.

Begitu pula di desa Machike, distrik Moga, sebuah masjid lama yang sempat dibongkar untuk jalan raya kini dipulihkan dengan bantuan warga Hindu dan Sikh. Restorasi ini menegaskan komitmen masyarakat setempat terhadap pelestarian warisan keagamaan.

Di Kutba Bahmania, Barnala, masjid yang ditinggalkan sejak Partition 1947 berhasil direstorasi oleh komunitas Sikh dan diserahkan kembali kepada umat Muslim. Bangunan ini berada di dekat gurudwara, menunjukkan koeksistensi yang harmonis antara rumah ibadah berbeda.

Para warga desa yang memindahkan masjid ini bekerja sama dengan pengurus gurudwara untuk memastikan restorasi berjalan lancar. Charanjit Singh, seorang warga, menyatakan kegembiraannya melihat seluruh masyarakat bersatu demi kebaikan bersama.

Menurut Swaran Singh, seorang warga lanjut usia, masjid tersebut tidak pernah diserang komunitas lain sejak Partition. Upaya restorasi ini, menurutnya, memperkuat harmoni antaragama di desa tersebut.

Sarpanch desa Buta Singh menegaskan bahwa warga Hindu dan Sikh serta Muslim hidup berdampingan secara damai. Mereka sepakat memperbaiki masjid yang sudah tua dan rapuh dengan mengumpulkan dana bersama, lalu menyerahkan kendali masjid kepada komunitas Muslim setempat.

Di Bhoolar, distrik Moga, sebuah masjid baru dibangun meski desa ini memiliki tujuh gurudwara dan dua kuil. Empat keluarga Muslim yang memilih tetap tinggal di desa membutuhkan tempat ibadah, sehingga warga lain bersatu membantu pembangunan masjid baru.

Di Bakhtgarh, pembangunan masjid Noorani Masjid dilakukan dengan donasi tanah dan dana dari warga Hindu dan Sikh. Muslim di desa sebelumnya harus menempuh jarak lima kilometer untuk beribadah, sehingga masjid baru ini menjadi solusi nyata.

Proyek serupa juga dilakukan di Moom, dekat Ludhiana, di mana komunitas Brahmin mendonasikan tanah dan komunitas Sikh menyediakan dana pembangunan masjid. Sikhs merupakan mayoritas di desa yang berusia 300 tahun ini, sementara jumlah Muslim dan Hindu masing-masing sekitar 400 orang.

Tidak hanya pembangunan masjid baru, komunitas Hindu dan Sikh juga turut merawat masjid-masjid lama yang ditinggalkan sejak Partition. Di desa Hedon Bet, misalnya, seorang Sikh bernama Prem Singh merawat masjid berusia lebih dari seratus tahun.

Tayyeb Hasan Falahi, mantan pejabat Punjab Waqf Board, menegaskan bahwa ratusan masjid telah direstorasi dengan dukungan komunitas non-Muslim di pedesaan Punjab selama dua dekade terakhir. Restorasi ini menjadi contoh nyata harmoni antaragama di wilayah tersebut.

Sebelum 1990, Waqf Board memberi lisensi kepada individu untuk mengelola masjid, namun fatwa baru membatasi lisensi tersebut. Akibatnya, banyak masjid ditinggalkan dan menjadi terbengkalai, bahkan dijadikan kandang atau gudang.

Waqf Board Punjab mencatat lebih dari seribu masjid dan 61 dargah di seluruh negara bagian. Namun, banyak masjid saat ini tidak berada di bawah pengawasan Board, melainkan dirawat oleh keluarga Muslim lokal jika ada.

Proyek restorasi ini menciptakan suasana akrab di seluruh Punjab. Masjid-masjid lama direstorasi dan yang baru dibangun, menegaskan bahwa agama bukanlah penghalang bagi kerja sama dan persaudaraan antarwarga.

Menurut Abdul Shakoor, mantan Ameer Jamaat-e-Islami Hind Punjab, umat Muslim di wilayah ini kini berani melampaui rasa takut pasca-Partition. Lebih dari 165 masjid telah direstorasi, memperlihatkan keterbukaan komunitas dan keharmonisan sosial.

Punjab menjadi contoh bagi seluruh India, menunjukkan bahwa pembangunan dan restorasi masjid dapat berjalan harmonis meski ada tantangan ideologi. Langkah ini menegaskan bahwa pluralisme, toleransi, dan kerja sama lintas agama tetap mungkin diwujudkan di era modern.

Baca selanjutnya

loading...

Para Pengusaha Tulang Punggung Ekonomi Suriah

Di masa lalu, rezim Suriah telah lama menjalin hubungan dekat dengan sektor swasta, khususnya para pengusaha Sunni yang dominan di perkotaan. Sejak era kepemimpinan Hafez al-Assad pada tahun 1970, rezim ini mengimplementasikan kebijakan liberalisasi ekonomi secara bertahap untuk memenangkan dukungan dan kolaborasi dari para pebisnis. Aliansi ini tidak hanya bertujuan untuk menopang ekonomi, tetapi juga untuk mengkonsolidasikan kekuasaan politik melalui mekanisme patronase dan klientelisme. Para pebisnis yang dulunya dianggap sebagai ancaman, lambat laun menjadi bagian penting dari fondasi kekuasaan rezim, terintegrasi dalam berbagai institusi negara dan menjadi penopang utama stabilitas ekonomi.

Hubungan simbiotik ini semakin diperdalam dan diperkuat di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad sejak tahun 2000. Kebijakan neoliberal yang semakin gencar dan proses privatisasi yang mendalam menciptakan monopoli baru yang dikendalikan oleh kroni-kroni rezim, yang didominasi oleh keluarga Assad-Makhluf-Shalish. Struktur kekuasaan yang patrimonial ini memperkuat peran keluarga penguasa dalam urusan negara, menciptakan apa yang dikenal sebagai kapitalisme kroni. Di sini, individu-individu yang dekat dengan lingkaran kekuasaan memanfaatkan posisi dominan mereka untuk mengumpulkan kekayaan dalam jumlah besar, menjadikan bisnis sebagai perpanjangan tangan dari kekuasaan politik.

Salah satu figur yang paling menonjol dari kapitalisme kroni ini adalah Rami Makhluf, sepupu Bashar al-Assad. Dengan kekaisaran ekonominya yang luas, mencakup telekomunikasi, perbankan, dan properti, Makhluf menjadi simbol dari proses privatisasi ala mafia yang dipimpin oleh rezim. Ia adalah pemegang saham utama di perusahaan-perusahaan besar seperti Cham Holding Company, yang menjadi instrumen utama bagi elit negara untuk melakukan bisnis dengan para borjuis komersial baru. Keterlibatan para pengusaha ini menunjukkan bagaimana rezim mengendalikan pasar untuk memperkuat jaringan loyalitasnya.

Selain lingkaran dalam, rezim juga merekrut pengusaha Sunni terkemuka seperti Mohammad Saber Hamsho, yang menjadi tokoh politik dan ekonomi penting berkat hubungannya dengan Maher al-Assad, adik Bashar. Hamsho bahkan terpilih sebagai anggota parlemen, menunjukkan betapa pentingnya afiliasi pribadi dalam sistem ini. Contoh lain termasuk keluarga Tlass dan Khaddam, yang dulunya adalah pejabat negara tetapi kemudian beralih menjadi pengusaha swasta yang sukses, mengokohkan aliansi antara elit lama dan borjuis baru.

Pada era Bashar al-Assad, jumlah asosiasi bisnis meningkat pesat, sering kali dalam bentuk usaha patungan antara pebisnis lokal dan entitas asing. Usaha-usaha ini umumnya dikendalikan oleh mereka yang memiliki hubungan erat dengan rezim. Figur seperti Imad Ghreiwati, yang memimpin Kamar Industri, dan Bassam Ghrawi, yang menjabat sebagai sekretaris jenderal Kamar Dagang Damaskus, menunjukkan bagaimana kekuasaan ekonomi dan politik saling terkait erat.

Sistem ini, yang mengandalkan loyalitas dan hubungan pribadi, secara efektif meminggirkan bagian-bagian dari borjuasi yang tidak memiliki koneksi yang memadai. Menurut sebuah analisis yang diterbitkan pada tahun 2011, mayoritas pengusaha terkemuka di Suriah memiliki latar belakang Sunni, namun mayoritas dari 10 pengusaha terkaya adalah Alawi atau memiliki hubungan erat dengan keluarga Assad. Ini menyoroti bagaimana rezim, meskipun bekerja sama dengan borjuis Sunni, tetap memastikan bahwa kekuasaan ekonomi inti berada di tangan lingkaran dalam.

Ketika gejolak sosial meletus pada tahun 2011, aliansi antara rezim dan para pengusaha ini tidak goyah. Sebaliknya, mereka memainkan peran yang semakin penting dalam menopang kekuasaan. Para pengusaha ini mendanai kampanye propaganda rezim dan bahkan membentuk milisi untuk membela pemerintah. Sanksi internasional yang dijatuhkan justru memperkuat hubungan mereka, karena para pesaing yang melarikan diri dari Suriah meninggalkan kekosongan yang dapat mereka manfaatkan.

Rezime mengambil tindakan keras terhadap para pengusaha yang dianggap tidak loyal, bahkan jika mereka tidak secara terbuka mendukung oposisi. Kasus-kasus seperti penyitaan aset keluarga Ghreiwati dan Muwaffaq Al-Gaddah menunjukkan bahwa bahkan sikap "tunggu dan lihat" tidak cukup untuk menjamin perlindungan. Hukuman ini berfungsi sebagai peringatan bagi siapa pun yang mungkin mempertimbangkan untuk membelot, memperkuat kontrol rezim atas sektor bisnis.

Sementara itu, banyak pengusaha tradisional dan mereka yang tidak memiliki hubungan dekat dengan rezim memilih untuk meninggalkan Suriah, membawa modal mereka ke luar negeri. Penarikan dana besar-besaran dari bank Suriah menunjukkan ketidakpastian yang meluas di kalangan elit bisnis. Negara-negara tetangga, seperti Turki, Yordania, dan Uni Emirat Arab, diuntungkan dari arus modal ini, sementara basis ekonomi Suriah sendiri semakin terkikis.

Di tengah kekacauan ini, sebuah generasi pengusaha baru muncul, seringkali dari kalangan "orang luar" yang berhasil mengumpulkan kekayaan selama perang. Mereka adalah pemain kunci dalam "ekonomi perang" yang muncul, membangun kekayaan mereka dengan memanfaatkan kekacauan dan koneksi baru. Figur-figur ini akan menjadi tulang punggung dari rekonstruksi Suriah di masa depan, baik dengan perusahaan lama mereka atau melalui entitas baru yang diciptakan untuk tujuan ini.

Salah satu "bintang yang sedang naik daun" yang paling penting adalah Samer Foz, seorang pengusaha Sunni dari Latakia. Berkat hubungannya yang dekat dengan Bashar al-Assad, Foz membeli aset-aset milik para pengusaha yang melarikan diri dengan harga murah dan mendapatkan kontrak-kontrak pemerintah yang sangat menguntungkan. Perusahaannya, Aman Group, menjadi pemain utama dalam perdagangan komoditas dan proyek-proyek real estat, menunjukkan bagaimana kekayaan baru dapat diperoleh dari kekacauan.

i

Foz tidak hanya membangun kekaisaran bisnisnya, tetapi juga memperluas pengaruhnya melalui kegiatan filantropi, mendirikan asosiasi amal di Latakia. Ia juga dituduh mendanai milisi paramiliter, Military Security Shield Forces, yang berafiliasi dengan intelijen militer. Hal ini menunjukkan bahwa para pengusaha baru ini tidak hanya berinvestasi dalam ekonomi, tetapi juga dalam infrastruktur keamanan yang menopang rezim.

Pada Agustus 2017, Aman Group mengumumkan partisipasinya dalam proyek rekonstruksi area Basateen Al-Razi di Damaskus, sebuah proyek bernilai miliaran dolar. Proyek ini menunjukkan bahwa para pengusaha seperti Foz berada di garis depan rencana rekonstruksi pasca-perang, yang akan menjadi sumber kekayaan dan kekuasaan yang tak terbayangkan. Foz, melalui perusahaannya Aman Damascus, telah mengamankan hak untuk mengembangkan properti senilai sekitar 312 juta dolar di area tersebut, menggarisbawahi posisinya sebagai penguasa baru dalam lanskap bisnis Suriah.

Figur lain yang patut dicatat adalah Husam Qaterji, seorang pedagang dari Aleppo yang menjadi makelar untuk perdagangan minyak dan sereal antara rezim, Kurdi, dan bahkan Negara Islam (IS). Ia mendapatkan keuntungan besar dari perang dan kemudian diberi hadiah berupa kursi di parlemen. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya perdagangan ilegal dalam ekonomi perang dan bagaimana individu yang menguntungkan rezim diberi imbalan dengan kekuasaan politik.

Muhyaddin Al-Manfush, yang dikenal sebagai Abu Ayman, adalah contoh lain dari seorang pedagang yang naik daun. Ia menjadi penyelundup utama di provinsi Damaskus, menyediakan makanan dan bahan bakar ke Ghuta Timur yang terkepung. Dengan memanfaatkan hubungan pribadinya dengan pejabat rezim, ia berhasil mengumpulkan kekayaan besar dan bahkan mendirikan milisi pribadinya sendiri. Keberhasilannya menunjukkan bahwa ekonomi perang telah menciptakan panglima-panglima perang yang menjalankan bisnis, yang akan memiliki peran penting dalam rekonstruksi.

Perubahan dalam lanskap bisnis juga terlihat di kamar dagang dan industri. Pada akhir 2014, mayoritas anggota dewan terpilih di Aleppo dan Damaskus adalah pengusaha baru yang tidak dikenal sebelum pemberontakan. Perubahan ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam basis kekuatan rezim, dari elit lama ke wajah-wajah baru yang setia dan teruji dalam api perang. Pemilihan parlemen 2016 juga menunjukkan tren serupa, dengan 70 persen deputi digantikan oleh pendatang baru.

Kesimpulannya, kolaborasi antara rezim dan para pengusaha Sunni telah dipertahankan, meskipun dengan wajah-wajah baru. Loyalitas menjadi faktor penentu utama, dan kegagalan untuk setia akan berujung pada hukuman yang berat. Rezim tidak menentang populasi Sunni secara keseluruhan, tetapi hanya mereka yang dianggap sebagai musuh, yang sebagian besar berasal dari kalangan rakyat miskin di pedesaan dan kota-kota kecil.

Rezim telah berhasil memecah belah populasi dengan menggunakan sektarianisme sebagai alat dominasi. Dengan menggambarkan pemberontakan sebagai konspirasi asing yang dipimpin oleh jihadis, rezim berhasil mengikat minoritas agama dan kaum sekuler ke sisinya. Meskipun banyak warga sipil Sunni menjadi korban kekerasan, ini tidak berarti rezim secara keseluruhan menentang semua orang Sunni, karena basis dukungannya di Damaskus dan Aleppo serta milisi yang setia juga memiliki kehadiran Sunni yang signifikan.

Sektarianisme bagi rezim Suriah bukanlah tujuan, melainkan alat dominasi yang efektif. Hal ini juga membantu mengaburkan hubungan kelas yang ada dalam masyarakat Suriah. Memahami dinamika kekuasaan di Suriah memerlukan pendekatan yang hati-hati, yang tidak hanya melihat identitas agama dan etnis, tetapi juga hubungan kelas, regionalisme, dan patronase yang kompleks.

Pelajaran dari Suriah adalah bahwa rekonstruksi akan dipimpin oleh mereka yang muncul sebagai pemenang dari konflik. Para pengusaha baru ini, yang telah membuktikan loyalitas mereka kepada rezim melalui perang, akan menjadi tulang punggung pembangunan kembali. Mereka akan mendapatkan kontrak-kontrak besar dan membentuk perusahaan-perusahaan baru yang akan menjadi pilar ekonomi Suriah pasca-perang. Perusahaan-perusahaan ini, baik yang mempertahankan nama lama atau berganti nama, akan menjadi simbol dari kekuasaan baru dan ekonomi yang dibangun di atas reruntuhan.

Baca selanjutnya

loading...

Sudan dalam Dekapan Rekonstruksi: Mesir Ulurkan Tangan

Mesir, sebagai tetangga terdekat Sudan, telah mengambil peran krusial di tengah gejolak perang saudara yang melumpuhkan. Di balik konflik yang memakan ribuan korban dan memaksa jutaan orang mengungsi, Kairo kini muncul sebagai salah satu aktor utama dalam upaya memulihkan kembali stabilitas dan infrastruktur Sudan. Peran ini tidak hanya terbatas pada diplomasi, tetapi juga menyentuh langsung aspek-aspek krusial seperti rekonstruksi jembatan-jembatan vital yang hancur. Upaya ini menunjukkan komitmen Kairo untuk membantu Sudan bangkit dari krisis yang telah berlangsung berlarut-larut.

Langkah konkret yang paling disorot adalah kedatangan tim teknis Mesir di Khartoum. Tim ini, yang diutus secara khusus, memiliki misi untuk memulai pekerjaan perbaikan pada Jembatan Shambat dan Halfaya. Kehadiran mereka di ibu kota Sudan selama beberapa hari terakhir adalah untuk melakukan studi teknis yang mendalam, sebuah prasyarat vital sebelum memulai proyek skala besar seperti ini. Perbaikan jembatan adalah simbol harapan yang kuat bagi penduduk Khartoum, yang telah menderita akibat kehancuran infrastruktur kota.

Jembatan Shambat dan Halfaya bukanlah sekadar jalur penghubung biasa. Kedua jembatan ini memiliki peran strategis yang sangat signifikan dalam dinamika militer dan kehidupan sehari-hari. Jembatan-jembatan ini menghubungkan tiga kota utama di Khartoum, yaitu Khartoum, Omdurman, dan Khartoum Utara. Mereka berfungsi sebagai arteri vital yang mengalirkan pergerakan manusia dan barang, baik untuk warga sipil maupun militer.

Selama konflik, Jembatan Shambat menjadi jalur pasokan utama bagi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) untuk memindahkan pasukan dan logistik dari Omdurman ke Khartoum Utara. Pengendalian atas jembatan ini memberikan keuntungan taktis yang besar, sehingga kehancurannya menjadi kerugian signifikan bagi RSF. Kehilangan jalur penghubung ini secara efektif menghambat kemampuan mereka untuk bergerak dengan leluasa, memaksa mereka mencari rute alternatif yang lebih berbahaya.

Sementara itu, Jembatan Halfaya memiliki arti penting bagi Angkatan Bersenjata Sudan (SAF). Jembatan ini berada di bawah kendali SAF dan lokasinya yang dekat dengan Pangkalan Angkatan Darat dan Udara Karari menjadikannya aset militer yang tak ternilai. Dengan mengendalikan Halfaya, SAF dapat memastikan jalur pasokan dan pergerakan pasukan mereka tetap aman, menjadikannya target utama bagi pihak lawan.

Tindakan perusakan jembatan-jembatan ini menunjukkan betapa strategisnya infrastruktur dalam perang modern. Masing-masing pihak menuduh lawannya telah menghancurkan jembatan untuk mendapatkan keuntungan militer. Tuduhan ini menunjukkan bahwa kehancuran jembatan bukan hanya kecelakaan, tetapi sebuah keputusan taktis yang disengaja. Jembatan-jembatan ini adalah tulang punggung kota yang, ketika dipatahkan, melumpuhkan kehidupan dan logistik di sekitarnya.

Duta Besar Mesir untuk Sudan, Hani Salah, membawa kabar gembira yang sangat dinantikan oleh penduduk Khartoum. Dalam sebuah pernyataan resmi, ia memastikan bahwa tim teknis Mesir akan mempercepat perbaikan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jembatan-jembatan tersebut. Janji ini bukan sekadar retorika, melainkan komitmen nyata yang sejalan dengan peran Mesir yang lebih luas dalam upaya damai di Sudan. Kairo berjanji bahwa jembatan-jembatan ini akan segera dapat beroperasi kembali, dengan tetap mempertahankan standar keselamatan yang diperlukan.

Selain inisiatif rekonstruksi, Mesir juga secara aktif terlibat dalam mediasi diplomatik untuk mengakhiri perang. Kairo telah menjadi tuan rumah pertemuan puncak yang dihadiri oleh para pemimpin regional, termasuk dari Ethiopia, Sudan Selatan, Chad, Eritrea, dan Republik Afrika Tengah. Tujuan dari pertemuan-pertemuan ini adalah untuk mencari cara menegakkan gencatan senjata yang efektif dan mengikat bagi semua pihak. Upaya diplomatik ini mencerminkan pandangan Mesir bahwa stabilitas di Sudan adalah kunci untuk mencegah krisis ini meluas ke seluruh kawasan.

Peran Mesir dalam upaya perdamaian ini sejalan dengan sejarah panjang hubungan antara kedua negara. Mesir menganggap keamanan dan stabilitas Sudan sebagai bagian integral dari keamanan nasionalnya sendiri. Krisis di Sudan telah menimbulkan kekhawatiran besar di Kairo, terutama terkait potensi gelombang pengungsi dan penyebaran ketidakstabilan ke perbatasan mereka. Oleh karena itu, Mesir berkomitmen penuh untuk mendukung penyelesaian damai.

Namun, Mesir tidak hanya membantu dari sisi diplomasi dan infrastruktur. Mesir telah menjadi negara penampung terbesar bagi pengungsi Sudan, yang melarikan diri dari kekerasan yang tak terhindarkan.

Sejak pecahnya perang, lebih dari satu juta warga Sudan mencari perlindungan di Mesir, menciptakan tekanan besar pada sumber daya dan infrastruktur Mesir yang sudah ada. Keadaan ini menunjukkan besarnya krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan bagaimana Mesir menjadi garda terdepan dalam meresponsnya.

Di tengah situasi ini, ada kabar baik mengenai kepulangan sebagian pengungsi Sudan dari Mesir. Pemerintah Mesir, dengan dukungan berbagai pihak, telah memfasilitasi proses ini. Mesir bahkan memberikan tiket kereta gratis kepada ratusan pengungsi Sudan untuk pulang ke tanah air mereka. Langkah ini disambut baik oleh banyak pihak, karena menunjukkan komitmen Mesir untuk tidak hanya menerima pengungsi tetapi juga membantu mereka kembali setelah situasi memungkinkan.

Perjalanan pulang ini bukanlah hal yang mudah. Rute dari Kairo ke Khartoum membentang sepanjang 2.080 kilometer. Perjalanan ini biasanya melibatkan perjalanan kereta selama 12 jam ke Aswan di Mesir selatan, sebelum kemudian dilanjutkan dengan kapal feri dan bus melintasi perbatasan. Meskipun sulit, harapan untuk kembali ke rumah mendorong para pengungsi untuk mengambil kesempatan ini.

Keputusan para pengungsi untuk kembali ke Sudan menunjukkan adanya keyakinan bahwa situasi di tanah air mereka mulai membaik. Meskipun perang belum sepenuhnya usai, upaya rekonstruksi dan diplomasi yang dilakukan oleh Mesir dan negara-negara lain memberikan secercah harapan. Kepulangan ini juga mengurangi beban yang ditanggung oleh Mesir sebagai negara penampung pengungsi.

Tentu saja, kepulangan pengungsi ini masih bersifat terbatas dan tidak mencakup seluruh populasi pengungsi Sudan di Mesir. Ribuan orang lainnya masih menunggu di Mesir, berharap keamanan di Sudan dapat pulih sepenuhnya. Proses ini juga menyoroti peran penting lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR yang berkoordinasi dengan pemerintah Mesir untuk memastikan kepulangan yang aman dan bermartabat.

Mesir, dengan segala tantangan yang dihadapinya, telah menunjukkan solidaritasnya kepada Sudan. Keterlibatan Kairo dalam mediasi, rekonstruksi, dan dukungan kemanusiaan bagi pengungsi adalah cerminan dari hubungan persaudaraan yang mendalam antara kedua bangsa. Upaya Mesir dalam membantu membangun kembali jembatan yang hancur, menampung jutaan pengungsi, dan memfasilitasi kepulangan mereka adalah langkah-langkah nyata menuju pemulihan dan stabilitas di Sudan.

Kisah Jembatan Shambat dan Halfaya yang akan diperbaiki adalah metafora sempurna untuk harapan baru. Jembatan-jembatan yang hancur dan menjadi simbol perpecahan kini akan dibangun kembali, merepresentasikan penyatuan dan pemulihan. Proyek ini bukan hanya tentang beton dan baja, tetapi juga tentang membangun kembali kepercayaan dan koneksi di antara masyarakat yang terkoyak oleh perang.

Di masa depan, peran Mesir dalam rekonstruksi Sudan diperkirakan akan semakin mendalam. Selain perbaikan infrastruktur fisik, Mesir kemungkinan akan terlibat dalam proyek-proyek pembangunan lainnya, termasuk pemulihan layanan dasar dan dukungan ekonomi. Kemitraan antara kedua negara akan menjadi kunci untuk memastikan Sudan dapat bangkit kembali dan kembali menjadi negara yang damai dan stabil.

Namun, semua upaya ini tidak akan berhasil tanpa kerja sama dari semua pihak yang bertikai di Sudan. Resolusi damai hanya bisa tercapai jika ada komitmen dari Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) untuk meletakkan senjata dan bernegosiasi. Mesir dan komunitas internasional dapat membantu memfasilitasi, tetapi perdamaian sejati harus datang dari dalam.

Penting untuk diingat bahwa di balik angka dan laporan berita, ada jutaan cerita pribadi. Cerita tentang keluarga yang terpisah, rumah yang hancur, dan kehidupan yang terhenti. Jembatan-jembatan yang diperbaiki, kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak, dan tiket kereta gratis semuanya adalah bagian dari upaya besar untuk merajut kembali kehidupan yang terkoyak.

Langkah Mesir untuk membantu membangun kembali jembatan di Khartoum dan memfasilitasi kepulangan para pengungsi adalah bukti nyata dari peran Kairo sebagai "kakak" yang peduli. Bantuan ini menunjukkan bahwa Mesir tidak hanya mengkhawatirkan keamanan perbatasannya, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan rakyat Sudan.

Pada akhirnya, Jembatan Shambat dan Halfaya bukan hanya tentang infrastruktur fisik, melainkan tentang membangun kembali jembatan-jembatan manusia dan sosial. Rekonstruksi fisik yang dilakukan oleh Mesir adalah fondasi untuk rekonstruksi yang lebih besar: rekonstruksi masyarakat Sudan yang damai, bersatu, dan sejahtera.

Kairo Fasilitasi Pemulihan Sudan: Mesir Beri Tiket Pulang Pengungsi

Mesir, sebagai tetangga terdekat Sudan, telah mengambil peran krusial di tengah gejolak perang saudara yang melumpuhkan. Di balik konflik yang memakan ribuan korban dan memaksa jutaan orang mengungsi, Kairo kini muncul sebagai salah satu aktor utama dalam upaya memulihkan kembali stabilitas dan infrastruktur Sudan. Peran ini tidak hanya terbatas pada diplomasi, tetapi juga menyentuh langsung aspek-aspek krusial seperti rekonstruksi jembatan-jembatan vital yang hancur. Upaya ini menunjukkan komitmen Kairo untuk membantu Sudan bangkit dari krisis yang telah berlangsung berlarut-larut.

Langkah konkret yang paling disorot adalah kedatangan tim teknis Mesir di Khartoum. Tim ini, yang diutus secara khusus, memiliki misi untuk memulai pekerjaan perbaikan pada Jembatan Shambat dan Halfaya. Kehadiran mereka di ibu kota Sudan selama beberapa hari terakhir adalah untuk melakukan studi teknis yang mendalam, sebuah prasyarat vital sebelum memulai proyek skala besar seperti ini. Perbaikan jembatan adalah simbol harapan yang kuat bagi penduduk Khartoum, yang telah menderita akibat kehancuran infrastruktur kota.

Jembatan Shambat dan Halfaya bukanlah sekadar jalur penghubung biasa. Kedua jembatan ini memiliki peran strategis yang sangat signifikan dalam dinamika militer dan kehidupan sehari-hari. Jembatan-jembatan ini menghubungkan tiga kota utama di Khartoum, yaitu Khartoum, Omdurman, dan Khartoum Utara. Mereka berfungsi sebagai arteri vital yang mengalirkan pergerakan manusia dan barang, baik untuk warga sipil maupun militer.

Selama konflik, Jembatan Shambat menjadi jalur pasokan utama bagi Pasukan Dukungan Cepat (RSF) untuk memindahkan pasukan dan logistik dari Omdurman ke Khartoum Utara.

Pengendalian atas jembatan ini memberikan keuntungan taktis yang besar, sehingga kehancurannya menjadi kerugian signifikan bagi RSF. Kehilangan jalur penghubung ini secara efektif menghambat kemampuan mereka untuk bergerak dengan leluasa, memaksa mereka mencari rute alternatif yang lebih berbahaya.

Sementara itu, Jembatan Halfaya memiliki arti penting bagi Angkatan Bersenjata Sudan (SAF). Jembatan ini berada di bawah kendali SAF dan lokasinya yang dekat dengan Pangkalan Angkatan Darat dan Udara Karari menjadikannya aset militer yang tak ternilai. Dengan mengendalikan Halfaya, SAF dapat memastikan jalur pasokan dan pergerakan pasukan mereka tetap aman, menjadikannya target utama bagi pihak lawan.

Tindakan perusakan jembatan-jembatan ini menunjukkan betapa strategisnya infrastruktur dalam perang modern. Masing-masing pihak menuduh lawannya telah menghancurkan jembatan untuk mendapatkan keuntungan militer. Tuduhan ini menunjukkan bahwa kehancuran jembatan bukan hanya kecelakaan, tetapi sebuah keputusan taktis yang disengaja. Jembatan-jembatan ini adalah tulang punggung kota yang, ketika dipatahkan, melumpuhkan kehidupan dan logistik di sekitarnya.

Duta Besar Mesir untuk Sudan, Hani Salah, membawa kabar gembira yang sangat dinantikan oleh penduduk Khartoum. Dalam sebuah pernyataan resmi, ia memastikan bahwa tim teknis Mesir akan mempercepat perbaikan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jembatan-jembatan tersebut. Janji ini bukan sekadar retorika, melainkan komitmen nyata yang sejalan dengan peran Mesir yang lebih luas dalam upaya damai di Sudan. Kairo berjanji bahwa jembatan-jembatan ini akan segera dapat beroperasi kembali, dengan tetap mempertahankan standar keselamatan yang diperlukan.

Selain inisiatif rekonstruksi, Mesir juga secara aktif terlibat dalam mediasi diplomatik untuk mengakhiri perang. Kairo telah menjadi tuan rumah pertemuan puncak yang dihadiri oleh para pemimpin regional, termasuk dari Ethiopia, Sudan Selatan, Chad, Eritrea, dan Republik Afrika Tengah. Tujuan dari pertemuan-pertemuan ini adalah untuk mencari cara menegakkan gencatan senjata yang efektif dan mengikat bagi semua pihak. Upaya diplomatik ini mencerminkan pandangan Mesir bahwa stabilitas di Sudan adalah kunci untuk mencegah krisis ini meluas ke seluruh kawasan.

Peran Mesir dalam upaya perdamaian ini sejalan dengan sejarah panjang hubungan antara kedua negara. Mesir menganggap keamanan dan stabilitas Sudan sebagai bagian integral dari keamanan nasionalnya sendiri. Krisis di Sudan telah menimbulkan kekhawatiran besar di Kairo, terutama terkait potensi gelombang pengungsi dan penyebaran ketidakstabilan ke perbatasan mereka. Oleh karena itu, Mesir berkomitmen penuh untuk mendukung penyelesaian damai.

Namun, Mesir tidak hanya membantu dari sisi diplomasi dan infrastruktur. Mesir telah menjadi negara penampung terbesar bagi pengungsi Sudan, yang melarikan diri dari kekerasan yang tak terhindarkan.

Sejak pecahnya perang, lebih dari satu juta warga Sudan mencari perlindungan di Mesir, menciptakan tekanan besar pada sumber daya dan infrastruktur Mesir yang sudah ada. Keadaan ini menunjukkan besarnya krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung dan bagaimana Mesir menjadi garda terdepan dalam meresponsnya.

Di tengah situasi ini, ada kabar baik mengenai kepulangan sebagian pengungsi Sudan dari Mesir. Pemerintah Mesir, dengan dukungan berbagai pihak, telah memfasilitasi proses ini. Mesir bahkan memberikan tiket kereta gratis kepada ratusan pengungsi Sudan untuk pulang ke tanah air mereka. Langkah ini disambut baik oleh banyak pihak, karena menunjukkan komitmen Mesir untuk tidak hanya menerima pengungsi tetapi juga membantu mereka kembali setelah situasi memungkinkan.

Perjalanan pulang ini bukanlah hal yang mudah. Rute dari Kairo ke Khartoum membentang sepanjang 2.080 kilometer. Perjalanan ini biasanya melibatkan perjalanan kereta selama 12 jam ke Aswan di Mesir selatan, sebelum kemudian dilanjutkan dengan kapal feri dan bus melintasi perbatasan. Meskipun sulit, harapan untuk kembali ke rumah mendorong para pengungsi untuk mengambil kesempatan ini.

Keputusan para pengungsi untuk kembali ke Sudan menunjukkan adanya keyakinan bahwa situasi di tanah air mereka mulai membaik. Meskipun perang belum sepenuhnya usai, upaya rekonstruksi dan diplomasi yang dilakukan oleh Mesir dan negara-negara lain memberikan secercah harapan. Kepulangan ini juga mengurangi beban yang ditanggung oleh Mesir sebagai negara penampung pengungsi.

Tentu saja, kepulangan pengungsi ini masih bersifat terbatas dan tidak mencakup seluruh populasi pengungsi Sudan di Mesir. Ribuan orang lainnya masih menunggu di Mesir, berharap keamanan di Sudan dapat pulih sepenuhnya. Proses ini juga menyoroti peran penting lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR yang berkoordinasi dengan pemerintah Mesir untuk memastikan kepulangan yang aman dan bermartabat.

Mesir, dengan segala tantangan yang dihadapinya, telah menunjukkan solidaritasnya kepada Sudan. Keterlibatan Kairo dalam mediasi, rekonstruksi, dan dukungan kemanusiaan bagi pengungsi adalah cerminan dari hubungan persaudaraan yang mendalam antara kedua bangsa. Upaya Mesir dalam membantu membangun kembali jembatan yang hancur, menampung jutaan pengungsi, dan memfasilitasi kepulangan mereka adalah langkah-langkah nyata menuju pemulihan dan stabilitas di Sudan.

Kisah Jembatan Shambat dan Halfaya yang akan diperbaiki adalah metafora sempurna untuk harapan baru. Jembatan-jembatan yang hancur dan menjadi simbol perpecahan kini akan dibangun kembali, merepresentasikan penyatuan dan pemulihan. Proyek ini bukan hanya tentang beton dan baja, tetapi juga tentang membangun kembali kepercayaan dan koneksi di antara masyarakat yang terkoyak oleh perang.

Di masa depan, peran Mesir dalam rekonstruksi Sudan diperkirakan akan semakin mendalam. Selain perbaikan infrastruktur fisik, Mesir kemungkinan akan terlibat dalam proyek-proyek pembangunan lainnya, termasuk pemulihan layanan dasar dan dukungan ekonomi. Kemitraan antara kedua negara akan menjadi kunci untuk memastikan Sudan dapat bangkit kembali dan kembali menjadi negara yang damai dan stabil.

Namun, semua upaya ini tidak akan berhasil tanpa kerja sama dari semua pihak yang bertikai di Sudan. Resolusi damai hanya bisa tercapai jika ada komitmen dari Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) untuk meletakkan senjata dan bernegosiasi. Mesir dan komunitas internasional dapat membantu memfasilitasi, tetapi perdamaian sejati harus datang dari dalam.

Penting untuk diingat bahwa di balik angka dan laporan berita, ada jutaan cerita pribadi. Cerita tentang keluarga yang terpisah, rumah yang hancur, dan kehidupan yang terhenti. Jembatan-jembatan yang diperbaiki, kamp-kamp pengungsi yang penuh sesak, dan tiket kereta gratis semuanya adalah bagian dari upaya besar untuk merajut kembali kehidupan yang terkoyak.

Langkah Mesir untuk membantu membangun kembali jembatan di Khartoum dan memfasilitasi kepulangan para pengungsi adalah bukti nyata dari peran Kairo sebagai "kakak" yang peduli. Dulu, Sudan termasuk Sudan Selatan merupakan bagian dari Mesir. Bantuan ini menunjukkan bahwa Mesir tidak hanya mengkhawatirkan keamanan perbatasannya, tetapi juga peduli terhadap kesejahteraan rakyat Sudan.

Pada akhirnya, Jembatan Shambat dan Halfaya bukan hanya tentang infrastruktur fisik, melainkan tentang membangun kembali jembatan-jembatan manusia dan sosial. Rekonstruksi fisik yang dilakukan oleh Mesir adalah fondasi untuk rekonstruksi yang lebih besar: rekonstruksi masyarakat Sudan yang damai, bersatu, dan sejahtera.

loading...

Di Sudan, Terdapat Puluhan 'Negara Mini' yang Dikuasai Suku dan Parpol

Meski saat ini, sulit untuk memberikan angka pasti mengenai jumlah wilayah yang dikuasai milisi di Sudan dan dapat dianggap sebagai "negara-mini", situasi di lapangan sangat dinamis dan terus berubah, terutama sejak pecahnya perang saudara antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan Pasukan Dukungan Cepat (RSF) pada April 2023. Namun, dapat dijelaskan secara luas bahwa ada dua kekuatan utama dan beberapa faksi milisi yang memiliki kendali de facto atas wilayah-wilayah kunci, yang beroperasi dengan campur tangan pemerintah pusat yang sangat terbatas.

Saat ini, RSF dapat dianggap sebagai penguasa de facto atas sebagian besar Ibu Kota Khartoum serta wilayah-wilayah strategis di Darfur. Di Khartoum, RSF menguasai sebagian besar infrastruktur vital dan distrik-distrik utama. Kendali mereka sangat kuat di pusat kota, bandara, dan jembatan, yang secara efektif melumpuhkan pemerintahan pusat.

Di sisi lain, SAF memiliki kendali atas wilayah-wilayah penting lainnya. Mereka mempertahankan kendali di Port Sudan, kota pelabuhan utama di Laut Merah, yang telah menjadi markas sementara pemerintahan. Selain itu, SAF juga menguasai sebagian besar wilayah utara dan timur Sudan, di mana pengaruh RSF relatif lebih kecil. Pertempuran terus-menerus terjadi untuk merebut kembali wilayah-wilayah strategis dari RSF.

Selain dua kekuatan utama ini, wilayah-wilayah lain dikendalikan oleh berbagai faksi milisi yang lebih kecil. Di Darfur, misalnya, berbagai faksi SLA (Sudan Liberation Army) masih memegang kendali atas benteng tradisional mereka.

SLA/Abdel Wahid (SLA/AW) menguasai Jebel Marra. Meskipun beberapa faksi SLA telah bersekutu dengan RSF atau SAF, mereka sering beroperasi dengan otonomi yang signifikan.

Ada juga daerah-daerah lain di luar Darfur di mana kelompok-kelompok bersenjata beroperasi dengan campur tangan pemerintah yang minimal. Misalnya, Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara (SPLM-N) memiliki kendali atas wilayah-wilayah penting di Kordofan Selatan dan Nil Biru. Kelompok-kelompok ini, yang telah berjuang melawan Khartoum selama bertahun-tahun, kini memanfaatkan kekacauan untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka.

Secara ringkas, daripada menghitung jumlah "negara mini," lebih akurat untuk memahami bahwa Sudan terbagi menjadi beberapa zona pengaruh:

 * Wilayah di bawah kendali RSF, yang beroperasi sebagai entitas militer otonom.

 * Wilayah di bawah kendali SAF, yang berusaha mempertahankan legitimasi dan kendali pemerintah.

 * Wilayah yang dikuasai oleh faksi-faksi pemberontak lainnya, yang memiliki agenda mereka sendiri dan kadang-kadang bersekutu dengan salah satu pihak utama.

Pada dasarnya, setiap zona ini, dengan milisi atau kekuatan bersenjata yang menguasainya, dapat dianggap sebagai "negara mini" karena mereka menjalankan kontrol atas populasi, sumber daya, dan keamanan mereka sendiri, dengan campur tangan yang sangat terbatas atau bahkan tidak ada dari otoritas pusat.

Secara definitif, tidak mungkin untuk menyatakan bahwa jumlah wilayah yang dikuasai milisi maupun suku di Sudan berada di bawah 10. Angka ini tidak bisa dipastikan karena berbagai alasan kompleks.

Pertama, "wilayah yang dikuasai milisi" bukanlah konsep yang mudah diukur. Kekuasaan dapat bersifat parsial, sementara, atau terbatas pada rute pasokan utama. Sebuah milisi mungkin mengendalikan sebuah kota di siang hari, tetapi terpaksa mundur di malam hari.

Kedua, seperti yang dijelaskan sebelumnya, konflik antara RSF dan SAF telah membagi Sudan secara de facto menjadi dua wilayah utama di bawah kendali dua kekuatan militer terbesar ini.

Namun, di dalam wilayah-wilayah tersebut, terdapat kantong-kantong kecil yang dikuasai oleh faksi-faksi pemberontak lainnya yang lebih kecil. Masing-masing kantong ini, seperti Jebel Marra di bawah SLA/Abdel Wahid atau wilayah di Kordofan Selatan di bawah SPLM-N, juga dapat dianggap sebagai wilayah yang dikuasai secara independen.

Oleh karena itu, meskipun jumlah "negara mini" besar yang menonjol mungkin kurang dari 10, jumlah total area di Sudan yang memiliki campur tangan pemerintah minimal, bahkan tidak ada, kemungkinan jauh lebih besar dari angka tersebut.

Mirip Myanmar?

Membandingkan situasi di Sudan dengan Myanmar memang menarik karena keduanya menunjukkan beberapa kemiripan, terutama dalam hal pecahnya otoritas pemerintah pusat dan munculnya "negara-mini" yang dikendalikan oleh milisi. Namun, ada juga perbedaan signifikan yang membuat konflik mereka unik.

Berikut adalah beberapa poin perbandingan antara situasi di Sudan dan Myanmar:

Kemiripan:

 * Fragmentasi Otoritas: Baik Sudan maupun Myanmar telah melihat otoritas pemerintah pusat yang lemah dan terpecah belah. Di Sudan, konflik utama adalah antara dua faksi militer, SAF dan RSF, yang masing-masing menguasai wilayah yang luas. Di Myanmar, junta militer (Tatmadaw) berjuang untuk mempertahankan kendali atas wilayah mereka melawan koalisi besar dari kelompok etnis bersenjata (EAOs) dan Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF). Dalam kedua kasus, kontrol teritorial sangat terfragmentasi.

 * Munculnya "Negara Mini": Di kedua negara, kelompok-kelompok bersenjata telah mengambil alih wilayah-wilayah tertentu dan menjalankan pemerintahan mereka sendiri, lengkap dengan administrasi, pajak, dan penegakan hukum yang berbeda. Di Sudan, SLA/AW di Jebel Marra dan SPLM-N di Kordofan Selatan dan Nil Biru adalah contoh utamanya. Di Myanmar, EAOs telah lama mengendalikan wilayah-wilayah perbatasan, dan konflik pasca-kudeta telah memungkinkan mereka untuk merebut lebih banyak kota dan desa. Mereka bahkan mendirikan pemerintah lokal dan pengadilan mereka sendiri.

 * Aktor Non-Negara yang Kuat: Baik RSF di Sudan maupun berbagai EAOs dan PDF di Myanmar adalah aktor non-negara yang kuat dan terorganisir. Mereka memiliki kemampuan militer yang signifikan dan jaringan dukungan yang memungkinkan mereka menantang militer nasional secara efektif.

 * Krisis Kemanusiaan: Kedua konflik telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan jutaan orang mengungsi, kekurangan pangan, dan terputusnya akses bantuan. Pertempuran yang tidak mempedulikan warga sipil dan serangan yang ditargetkan pada infrastruktur dasar adalah karakteristik umum di kedua negara.

Perbedaan:

 * Sifat Konflik Utama: Konflik di Sudan saat ini adalah pertarungan untuk kekuasaan antara dua jenderal yang sebelumnya bersekutu. Meskipun ada faksi pemberontak lain, inti dari konflik adalah persaingan antara dua kekuatan militer terbesar, yang secara efektif membagi negara. Sebaliknya, konflik di Myanmar adalah pertarungan yang jauh lebih terfragmentasi. Ini bukan hanya pertarungan antara junta militer dan satu kelompok oposisi, melainkan pertarungan multi-pihak yang melibatkan puluhan EAOs yang berbeda, Pasukan Pertahanan Rakyat yang berafiliasi dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), dan milisi pro-junta.

 * Sejarah Perjuangan: Konflik di Myanmar memiliki sejarah yang jauh lebih panjang, sering disebut sebagai "perang saudara terpanjang di dunia." Kelompok etnis bersenjata telah berjuang untuk otonomi dan hak-hak federal selama beberapa dekade. Kudeta tahun 2021 hanya memicu babak baru dalam perjuangan ini, yang kini mencakup kelompok-kelompok pro-demokrasi yang lebih luas. Konflik di Sudan, meskipun berakar pada ketidakadilan historis, telah meningkat secara dramatis menjadi perang habis-habisan dalam beberapa tahun terakhir.

 * Tujuan Kelompok Bersenjata: Kelompok etnis bersenjata di Myanmar memiliki tuntutan yang beragam, mulai dari otonomi hingga federalisme sejati. Mereka berjuang untuk merebut kembali wilayah nenek moyang mereka dan melindungi masyarakat mereka dari Tatmadaw. Di Sudan, meskipun kelompok-kelompok seperti SLA memiliki tuntutan yang sama, konflik utama antara SAF dan RSF pada dasarnya adalah perebutan kekuasaan politik dan ekonomi.

 * Skala Kendali Teritorial: Meskipun kedua negara mengalami fragmentasi, tingkat hilangnya kendali pemerintah pusat di Myanmar tampaknya jauh lebih besar. Berbagai laporan menunjukkan bahwa junta militer telah kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah perbatasan dan ratusan kota. Ini menunjukkan bahwa militer Myanmar sedang dalam posisi yang jauh lebih defensif dibandingkan dengan RSF atau SAF yang masih berjuang untuk merebut kembali wilayah secara ofensif.

Kesimpulannya, meskipun Sudan dan Myanmar memiliki kemiripan yang mencolok dalam hal fragmentasi kekuasaan dan munculnya "negara-mini" yang dikuasai milisi, konflik mereka berbeda dalam hal aktor-aktor yang terlibat, sejarah, dan dinamika yang mendasarinya.

Baca selanjutnya

loading...

Main Mata dengan SDF, Melihat Ambisi Rusia di Timur Suriah

Langkah-langkah militer Rusia kembali mengundang perhatian di wilayah timur laut Suriah, tepatnya di kota Qamishli, kawasan yang selama ini dikuasai oleh pasukan Kurdi Suriah (SDF) dan berada dalam bayang-bayang tarik-menarik antara Washington dan Moskow. Dalam beberapa pekan terakhir, dua pesawat angkut berat Ilyushin mendarat secara beruntun di bandara Qamishli, mengangkut personel dan perlengkapan militer, sementara helikopter Rusia terbang rendah di atas kota, memperlihatkan kesiagaan tinggi dan operasi militer yang tidak biasa.

Kedatangan pesawat Antonov An-26 yang dikenal sebagai kendaraan khusus pejabat tinggi Rusia semakin mempertegas bahwa operasi ini bukan sekadar logistik militer biasa, meski otoritas penerbangan Damaskus telah mengumumkan penutupan bandara tersebut. Ini menandai meningkatnya minat politik dan militer Moskow terhadap kawasan timur Eufrat, terutama di tengah rumor kuat bahwa Amerika Serikat tengah mempertimbangkan penarikan pasukannya dari wilayah tersebut. Situasi ini membuka celah strategis yang langsung dibaca oleh Rusia sebagai peluang untuk memperkuat pengaruh dan memantapkan kehadirannya di jantung kawasan Kurdi.

Bandara Qamishli sendiri selama ini merupakan satu dari sedikit titik di wilayah timur laut yang masih memiliki infrastruktur udara yang layak dan dapat dikembangkan menjadi pangkalan militer permanen. Sejak perang Suriah meletus, wilayah ini telah menjadi zona abu-abu yang diwarnai kehadiran milisi, operasi udara asing, dan konflik kepentingan internasional. Namun dengan penurunan aktivitas pasukan AS, kalkulasi geopolitik di kawasan ini berubah secara drastis.

Kemungkinan ekspansi pangkalan udara Rusia di Qamishli membawa konsekuensi strategis yang besar. Bagi Moskow, ini bukan hanya tentang menguasai satu titik tambahan di Suriah, tetapi juga menciptakan pengaruh langsung atas kawasan Kurdi yang selama ini menjalin kerja sama erat dengan Amerika. Dengan kehadiran militer aktif di sana, Rusia dapat memainkan peran pengganggu (spoiler) dalam perundingan antara SDF dan pemerintahan transisi yang sedang dirintis oleh PBB dan negara-negara Arab.

Kehadiran Rusia di Qamishli juga memperlihatkan konsistensi strateginya di Suriah, yaitu menjaga pijakan kuat di wilayah pesisir dan perlahan memperluas ke daratan timur yang kaya sumber daya dan relatif lebih stabil. Operasi ini mencerminkan pola serupa yang digunakan Moskow di Latakia dan Tartus, dua wilayah yang kini menjadi pusat kekuatan maritim dan logistik Rusia di Mediterania Timur.

Beberapa analis menyebut ambisi Rusia di timur Eufrat sebagai "modest", namun dalam realitas lapangan, kemampuan Moskow untuk mengganggu dan mengintervensi proses politik tidak bisa dianggap enteng. Qamishli kini berada di bawah pengawasan militer gabungan Rusia dan SDF, yang memicu spekulasi bahwa Moskow tengah merintis formula baru kerja sama dengan Kurdi sebagai bentuk cadangan politik jika pemerintahan transisi di Damaskus gagal menjangkau semua pihak.

Dalam konteks lebih luas, langkah ini juga harus dibaca sebagai respons Rusia terhadap meningkatnya aktivitas Turki di utara Suriah. Dengan membangun kehadiran permanen di Qamishli, Rusia bisa menyeimbangkan tekanan Ankara terhadap SDF dan menunjukkan bahwa mereka masih merupakan penjamin keamanan yang relevan di wilayah konflik, baik bagi Damaskus, Kurdi, maupun pihak ketiga seperti Iran dan bahkan Israel.

Penarikan potensial pasukan AS dari Suriah timur menjadi variabel penting dalam semua perhitungan ini. Selama ini, SDF bertahan bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena dukungan udara dan intelijen dari pasukan Amerika. Tanpa kehadiran Washington, SDF sangat rentan terhadap tekanan simultan dari Damaskus, Turki, dan sekarang Moskow. Rusia paham betul akan kekosongan kekuatan ini dan bergerak cepat untuk mengisinya.

Ekspansi Rusia di Qamishli juga bisa memengaruhi jalur negosiasi antara SDF dan pemerintah pusat Suriah. Selama ini, Moskow bertindak sebagai mediator, tetapi dengan kehadiran militernya yang kian nyata, posisi Rusia bisa berubah menjadi pihak yang turut menentukan hasil akhir. Ini menciptakan dilema baru bagi Kurdi yang harus menyeimbangkan hubungan antara Damaskus dan kekuatan asing yang tersisa.

Di sisi lain, keberadaan Rusia bisa memberi jaminan tertentu bagi Damaskus untuk mulai membangun kembali kendali di wilayah timur tanpa konfrontasi langsung dengan SDF. Dengan Moskow sebagai penghubung, kedua pihak bisa menata ulang hubungan dengan lebih pragmatis, sambil tetap menjaga citra politik masing-masing di dalam negeri dan forum internasional.

Keterlibatan Rusia di Qamishli juga menyulitkan upaya negara-negara Teluk dan Barat untuk mempromosikan transisi kekuasaan yang inklusif di Suriah. Moskow tidak hanya hadir sebagai pemain militer, tetapi juga membawa pendekatan diplomatik yang cenderung mempertahankan struktur lama kekuasaan Bashar al-Assad, sekalipun dalam format konstitusi yang baru. Maka, kehadiran Rusia bisa memperkuat kecenderungan status quo yang selama ini sulit diubah.

Selain itu, pangkalan udara Qamishli yang dikembangkan oleh Rusia juga memiliki implikasi keamanan regional, terutama bagi Irak bagian utara dan bahkan pangkalan-pangkalan Amerika di kawasan. Dalam jangkauan tertentu, Rusia bisa memantau lalu lintas udara dan manuver militer yang berlangsung di sepanjang perbatasan Suriah-Irak yang kaya sumber daya dan sensitif secara strategis.

Walau secara resmi Rusia menyebut misinya di timur laut Suriah sebagai dukungan terhadap stabilitas dan rekonsiliasi nasional, kenyataannya kehadiran militer yang semakin besar justru menambah lapisan baru dalam kompleksitas konflik Suriah. Ini bukan sekadar penguatan militer, tetapi juga bagian dari desain geopolitik yang lebih luas untuk menempatkan Rusia sebagai penentu arah pasca-perang di kawasan yang belum selesai ini.

Dalam waktu dekat, reaksi dari SDF, Damaskus, dan Washington terhadap kehadiran militer Rusia di Qamishli akan menentukan apakah langkah ini akan menciptakan stabilitas baru atau justru memicu ketegangan regional yang lebih tajam. Yang jelas, Qamishli kini bukan lagi sekadar kota kecil di perbatasan, melainkan panggung baru dari perebutan pengaruh yang tak kunjung usai di tanah Suriah.

Baca selanjutnya

loading...

G77 Jadi Pilar Damai Dunia Multipolar

Pertemuan South Summit ketiga yang digelar di Kampala, Uganda, awal tahun 2024 lalu bukan sekadar forum biasa negara-negara berkembang. Dalam bayang-bayang dunia yang semakin multipolar dan penuh rivalitas, Grup 77 atau G-77 tampil dengan tekad memperkuat peran negara-negara Selatan sebagai kekuatan penyeimbang global. Dengan anggota yang kini mencapai 134 negara, G-77 diyakini bisa menjadi salah satu pilar penting dalam mendorong perdamaian dan stabilitas internasional yang berkelanjutan.

G-77 lahir dari semangat solidaritas dan kemandirian negara-negara berkembang yang merasa terpinggirkan dalam struktur global pasca-Perang Dunia II. Sejak berdiri pada 15 Juni 1964 di sela-sela Konferensi UNCTAD di Jenewa, kelompok ini telah mengalami perluasan pengaruh secara signifikan, tidak hanya dalam urusan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga dalam diplomasi dan isu-isu strategis global. Di era multipolar saat ini, keberadaan G-77 menjadi semakin relevan.

South Summit yang menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi G-77 berupaya mengonsolidasikan suara negara-negara anggotanya dalam berbagai isu global, mulai dari ketimpangan perdagangan, perubahan iklim, hingga tata kelola digital. Tema yang diangkat di Kampala, “Leaving No One Behind”, menggambarkan semangat inklusivitas yang ditawarkan G-77 untuk memastikan tidak ada negara yang tersingkir dalam arus perubahan dunia.

Dalam realitas multipolar, di mana kekuatan Barat dan Timur terus bersaing dan sering kali membawa blok-blok ideologis baru, G-77 hadir sebagai kekuatan yang mencoba memutus ketergantungan terhadap kutub manapun. Dalam konteks ini, pendekatan bebas-aktif seperti yang dipraktikkan Indonesia menjadi representasi kebijakan luar negeri yang cocok dengan semangat G-77. Presiden Prabowo Subianto menegaskan prinsip ini saat lebih memilih menghadiri Forum Ekonomi St. Petersburg dibandingkan G7, sebagai bentuk konsistensi atas komitmen dan prinsip non-blok.

G-77 dapat menjadi kanal diplomasi kolektif yang menyatukan kekuatan negara-negara Selatan dalam satu suara. Ketika negara-negara besar semakin terpolarisasi oleh kepentingan geopolitik, G-77 justru bisa menjadi penengah yang netral dan memperjuangkan solusi damai atas konflik-konflik regional dan global. Inisiatif ini hanya dapat terwujud jika solidaritas internal diperkuat dan kepemimpinan kolektif dijalankan secara inklusif.

Konflik seperti perang di Ukraina, ketegangan Laut Cina Selatan, hingga pertikaian di Timur Tengah menuntut pendekatan baru yang tak selalu dikendalikan kekuatan militer atau ekonomi besar. Dalam situasi seperti ini, G-77 bisa menawarkan diplomasi berbasis kebutuhan pembangunan dan keadilan global, bukan kepentingan kekuasaan.

Ketua G-77 saat ini, Uganda, membawa semangat baru untuk memperkuat kerja sama Selatan-Selatan. Di bawah kepemimpinan Presiden Yoweri Museveni, forum ini mendorong pendekatan komplementer antarnegara berkembang yang saling memperkuat, bukan saling bergantung. Skema perdagangan baru, investasi antarnegara Selatan, dan kemitraan teknologi dapat menjadi langkah nyata menuju kemandirian kolektif.

Peran aktif negara-negara Asia seperti India, Indonesia, Tiongkok, dan Pakistan sangat penting dalam mendorong keberhasilan misi G-77. Dalam South Summit di Kampala, kehadiran India melalui Menteri Negara Urusan Luar Negeri V. Muraleedharan memperlihatkan keseriusan untuk menghidupkan kembali kekuatan G-77 sebagai aktor diplomasi yang berpengaruh.

G-77 bukan sekadar forum untuk keluhan negara-negara miskin. Justru kini, banyak negara anggotanya seperti Brasil, Indonesia, Meksiko, dan Turki telah menjadi kekuatan ekonomi menengah yang memiliki pengaruh regional besar. Kolaborasi mereka dapat mengangkat kredibilitas G-77 di hadapan kekuatan global seperti G7, G20, atau BRICS.

Sebagai organisasi terbesar dari negara berkembang dalam sistem PBB, G-77 memiliki legitimasi untuk menantang dominasi narasi utara global. G-77 dapat menjadi motor penyusunan tata dunia baru yang lebih adil, di mana konsensus diutamakan dan perbedaan tidak selalu berarti permusuhan. Melalui forum ini pula, diplomasi Selatan dapat memperjuangkan reformasi sistem keuangan dan perdagangan internasional yang selama ini dinilai eksploitatif.

Dalam isu perdamaian, G-77 dapat mengambil inisiatif menciptakan “platform dialog multipolar” yang menjembatani perbedaan antara blok negara besar. Dengan jumlah negara anggota yang mewakili mayoritas populasi dunia, G-77 bisa menjadi suara mayoritas diam yang selama ini tertutup oleh dominasi elit global.

Pendekatan berbasis solidaritas Selatan juga penting untuk mendorong penyelesaian damai konflik internal negara anggota. Dalam beberapa kasus, G-77 dapat berperan sebagai fasilitator dialog domestik seperti di Sudan, Myanmar, atau Haiti, dengan menawarkan pendekatan budaya dan ekonomi yang lebih diterima dibandingkan tekanan dari luar blok.

Agenda perubahan iklim, yang kerap membebani negara berkembang, juga dapat diadvokasi melalui G-77 agar skema transisi energi global memperhatikan keadilan historis dan kapasitas negara. Alih-alih hanya menuntut, G-77 bisa mengusulkan solusi berbasis pengalaman lokal seperti pertanian regeneratif, energi desa mandiri, dan digitalisasi berbasis komunitas.

G-77 juga perlu memperkuat struktur institusionalnya agar lebih responsif terhadap krisis global. Pembentukan sekretariat tetap dan mekanisme pengambilan keputusan yang efisien perlu dikembangkan untuk menghindari stagnasi. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dan akademisi dari negara anggota bisa meningkatkan kualitas rekomendasi dan strategi forum ini.

Dalam jangka panjang, keberhasilan G-77 dalam menjadi kekuatan perdamaian dunia multipolar bergantung pada keseriusan negara-negara anggotanya untuk tidak terjebak dalam blok-blok geopolitik baru. Semangat Bandung 1955 yang mengilhami lahirnya G-77 harus terus dihidupkan sebagai dasar diplomasi global yang berbasis pada kesetaraan, non-intervensi, dan keadilan sosial.

Dunia multipolar bisa menjadi dunia yang lebih damai jika suara Selatan tidak lagi diabaikan. G-77 telah menempuh perjalanan panjang sebagai simbol perjuangan negara berkembang. Kini saatnya, forum ini memainkan peran lebih aktif bukan hanya dalam pembangunan, tapi juga sebagai penentu arah masa depan perdamaian dunia.

Baca selanjutnya

loading...