Dengan satu presiden, garis komando negara menjadi lebih tegas. Keputusan strategis terkait perang, perdamaian, ekonomi, dan hubungan luar negeri tidak lagi terjebak dalam kompromi berlarut di antara banyak figur dengan kepentingan berbeda.
Kehadiran wakil presiden memberi keseimbangan internal dalam kekuasaan eksekutif. Wakil presiden dapat menjadi penyangga politik, mediator elite, sekaligus penerus konstitusional jika terjadi kekosongan kekuasaan.
Model ini juga lebih mudah dipahami publik. Rakyat tahu siapa yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan negara, sehingga akuntabilitas politik menjadi lebih jelas.
Namun sejarah Yaman menunjukkan sisi gelap sistem ini. Presiden Ali Abdullah Saleh tumbang setelah gelombang demonstrasi besar, sementara Abd Rabbuh Mansur Hadi akhirnya kehilangan legitimasi dan kekuasaan akibat tekanan politik dan militer.
Pengalaman tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa presiden tunggal kembali rentan terhadap kudeta, pemberontakan, atau tekanan jalanan jika dianggap gagal memenuhi harapan publik.
Di sinilah peran PLC atau Dewan Kepemimpinan Presiden menjadi relevan sebagai penyangga sistem presidensial. PLC dapat berfungsi sebagai sabuk pengaman politik yang mencegah jatuhnya negara akibat satu krisis kepemimpinan.
Jika anggota PLC berasal dari para presiden negara bagian dalam sistem federal, maka stabilitas menjadi jauh lebih kuat. Setiap anggota membawa legitimasi wilayah, bukan sekadar jabatan elite pusat.
Dalam kondisi ini, menggulingkan presiden nasional tidak lagi mudah. Tekanan politik harus berhadapan dengan kepentingan enam negara bagian yang masing-masing memiliki kepemimpinan sah dan basis dukungan sendiri.
PLC juga berfungsi sebagai forum koreksi internal. Jika presiden nasional dianggap melenceng, tekanan dapat disalurkan melalui mekanisme politik, bukan jalanan atau senjata.
Keuntungan lain dari struktur ini terlihat dalam pengelolaan ketidakpuasan publik. Ketika warga di Aden, misalnya, kecewa terhadap layanan listrik, air, atau keamanan, sasaran protes tidak harus langsung ke pusat.
Warga dapat menekan gubernur atau presiden negara bagian Aden sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung. Ini membuat kemarahan publik lebih terlokalisasi dan terkendali.
Jika ketidakpuasan terus membesar, ketua PLC memiliki ruang untuk bertindak cepat. Pergantian presiden regional atau pejabat negara bagian dapat dilakukan untuk meredakan situasi tanpa mengguncang negara secara keseluruhan.
Mekanisme ini jauh lebih aman dibanding demonstrasi besar yang menuntut jatuhnya presiden nasional, yang dalam sejarah Yaman sering berujung pada kekacauan.
Bagi presiden nasional, keberadaan PLC berbasis negara bagian juga menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukan absolut. Ia harus terus menjaga keseimbangan kepentingan regional.
Wakil presiden dalam sistem ini berperan penting sebagai jembatan antara presiden nasional dan PLC. Posisi ini dapat digunakan untuk meredam ketegangan sebelum berkembang menjadi krisis terbuka.
Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, beban politik presiden nasional menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi harus memikul seluruh kemarahan publik atas masalah lokal.
Model ini juga menutup ruang bagi aktor bersenjata untuk memanfaatkan ketidakpuasan sosial sebagai alasan kudeta. Ketika ada jalur politik yang berfungsi, legitimasi senjata melemah.
Secara keseluruhan, satu presiden dan satu wakil presiden tetap menawarkan kejelasan kepemimpinan yang dibutuhkan Yaman. Namun tanpa struktur penyangga, sistem ini rapuh.
PLC yang diisi para presiden negara bagian menjadikan sistem presidensial lebih tahan guncangan. Negara tidak runtuh hanya karena satu kota marah atau satu wilayah bergolak.
Dengan kombinasi ini, Yaman berpeluang keluar dari siklus jatuh-bangun kekuasaan. Stabilitas tidak lagi bergantung pada satu orang, tetapi pada keseimbangan antara pusat dan daerah.
loading...
0 comments:
Post a Comment